Johan DPR: RAPBN 2023 Belum Fokus terhadap Sektor Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan arah kebijakan APBN 2023 yang belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Johan menyoroti Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2023 di hadapan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
“Presiden Jokowi hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3 persen,” kata Johan merespons pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8).
Padahal, menurut Johan, seharusnya presiden menegaskan kedaulatan pangan sebagai keniscayaan sehingga APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian sebagai antisipasi ancaman krisis pangan.
Johan menegaskan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional mesti berbasis pada penguatan Kawasan ekonomi pertanian di pedesaan.
“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang makin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian," papar Johan.
Politikus PKS ini menyebutkan tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun inklusif dan berbasis masyarakat.
Menurut Johan, potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Padahal semua sektor terpuruk dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa pertanian kita mampu sebagai lokomotif kekuatan nasional dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan arah kebijakan APBN 2023 yang belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi