Johan PKS Nilai Pemerintah Tidak Konsisten Soal Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran untuk tanaman pangan yang terus mengalami penurunan.
"Kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung," kata Johan di Jakarta, Selasa (16/11).
Untuk itu, Johan mendesak pemerintah menambah anggaran terutama untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.
Menurut Johan, pemerintah tidak konsisten tentang narasi pentingnya ketahanan pangan nasional yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai.
Politikus PKS ini memerinci sejak tahun 2019 hingga 2022 nanti, anggaran Ditjen Tanaman pangan terus mengalami penurunan, dari Rp 5,9 triliun pada tahun 2019.
Kemudian turun menjadi Rp 4,7 þriliun pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp 3,6 triliun pada tahun 2021 ini serta turun drastis pada tahun 2022 mendatang yaitu hanya sebesar Rp 2,1 triliun.
“Saya menyesalkan pola anggaran seperti ini karena tanaman pangan merupakan subsektor esensial yang membutuhkan dukungan anggaran agar produktivitasnya terjaga demi ketahanan pangan nasional,” ujar Johan.
Legislator dari Fraksi PKS ini mengkritik tajam kepada pemerintah yang tidak konsisten dari sisi perencanaan program dan perencanaan anggaran.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran untuk tanaman pangan yang terus mengalami penurunan.
- Kapolri Jamin Harga Pangan Stabil Sesuai HET Saat Ramadan
- Dukung Ketahanan Pangan, Polda Riau Panen 156 Ton Jagung
- Dorong Petani Pakai Pupuk Berimbang, Legislator NasDem: Biar Hasil Panen Berlimpah
- Mentan Amran Ajak Penyuluh Pertanian Bikin Gebrakan Percepat Swasembada Pangan
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!