Johan Rosihan Dorong Kebijakan Khusus Pengembangan Kedelai

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan angka produksi kedelai yang terus turun setiap tahun demikian juga dengan anggaran dan target produksi yang kian kecil setiap tahun.
“Saya melihat sepertinya pemerintah belum punya orientasi kuat untuk lebih serius meningkatkan produksi kedelai nasional. Hal ini terlihat dari terus turunnya anggaran komoditas kedelai dan target produksi yang semakin kecil tiap tahun,” ujar Johan menyikapi kemelut melonjaknya harga kedelai dan tingginya ketergantungan impor saat ini.
Lebih lanjut untuk mengatasi persoalan produksi kedelai yang kian turun setiap tahun, Johan mendorong Kementan agar membuat kebijakan khusus pengembangan kedelai.
“Kita harus ingat bahwa negara kita dalam sejarahnya pernah swasembada kedelai pada tahun 1992 dengan produksi mencapai 1,8 juta ton, maka semangat swasembada harus terus dikuatkan karena secara nasional tingkat kebutuhan kedelai setiap tahun terus meningkat,” terang Johan.
Johan meminta pemerintah menetapkan bahwa kedelai sebagai salah satu komoditas yang harus mencapai swasembada, diperlukan kebijakan khusus kedelai nasional seperti kebijakan harga, kebijakan pembatasan impor, kebijakan peningkatan produksi lokal serta memperkuat inovasi teknologi sumberdaya lahan untuk mendukung swasembada kedelai.
Dia mengungkap realitas dalam empat tahun terakhir produksi kedelai kian anjlok.
Selanjutnya, politikus PKS ini menguraikan sejak 2018 produksi kedelai masih berkisar sekitar 650 ton kemudian turun menjadi 424 ton pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 produksi kedelai hanya mencapai 296 ton dan ternyata tahun 2021 lalu produksi malah lebih rendah lagi yakni hanya mencapai 211 ton.
Menurut dia, hal ini pasti berdampak kurangnya pasokan dan selalu ketergantungan pada impor.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan angka produksi kedelai yang terus turun setiap tahun demikian juga dengan anggaran dan target produksi yang kian kecil setiap tahun.
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri