Johan Rosihan: Komoditas Ikan Harus Sebagai Alternatif Pangan Murah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta semua jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar terus mempertahankan harga ikan selalu stabil di tengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya yang cenderung melonjak tajam dan ancaman inflasi pangan yang berdampak pada naiknya harga semua komoditas pangan.
Menurut Johan, komoditas ikan harus menjadi alternatif pangan yang murah dan terjangkau bagi semua rakyat untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi masyarakat.
“Tolong jaga harga ikan, karena ikan bukan hanya soal stok namun komoditas ikan harus dijadikan alternatif pangan yang murah, terjangkau dan selalu tersedia agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dalam bulan puasa ini,” ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 KKP di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/4).
Politikus PKS ini juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Nelayan 2022. Dia berharap semoga semua komponen bangsa tetap memiliki komitmen yang sama untuk terus berjuang dan berbuat untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan kita, yang faktanya hari ini sedang termarginalkan.
Johan juga minta pemenuhan alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional perlu direalisasikan oleh KKP dengan sistem distribusi yang memudahkan pembudidaya di lapangan.
“Saya melihat pupuk bersubsidi untuk pembudidaya banyak provinsi yang belum ada usulannya termasuk NTB, jadi tolong berikan waktu yang cukup karena faktanya masyarakat belum tahu ada peralihan peran dari Kementan ke KKP khusus untuk pembudidaya ikan” terang Johan.
Terkait persoalan stock ikan, Johan menyebut stok ikan per 28 Maret 2022 sebesar 519 ton. Sementara itu, prognosa kebutuhan ikan pada saat puasa dan lebaran tahun 2022 ini mencapai 2,64 juta ton
Oleh karena itu, dia menegaskan “apa jaminannya bahwa kita bisa menjaga kecukupan ikan sementara saat ini dimana-mana kita dengar BBM solar langka untuk nelayan.
Menurut Johan, komoditas ikan harus menjadi alternatif pangan yang murah & terjangkau bagi semua rakyat untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi masyarakat.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi