Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU

Selain itu, Tanak menyatakan ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, khususnya mengenai urutan peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, posisi peraturan DPR berada di bawah UU. Dengan demikian, pihak yang dirugikan atas tatib DPR dapat menggugatnya ke MA.

"Bila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh peraturan DPR tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan judicial review ke MA," tegas dia. (tan/jpnn)