Johnny G Plate Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung, Jokowi dan DPR Jadi Alasan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate mangkir dengan alasan tertentu dari pemeriksaan yang sudah diagendakan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (9/2) hari ini.
Sekjen DPP Partai NasDem itu menyatakan tidak bisa hadir pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) karena sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
Seharusnya, Jhonny menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung pada hari ini, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kemenkominfo tahun anggaran 2020-2022.
"Pada pagi hari ini, saya berkordinasi dengan tim penyidik dari Jampidsus Kejagung RI dan saya mendapat surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait dengan ketidak hadiran daripada saksi JGP, untuk diperiksa pada hari ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).
Jhonny beralasan menemani Presiden Jokowi dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara.
Selain itu, Jhonny beralasan akan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut Ketut, Jhonny bersedia datang ke Gedung Bundar pada Senin (13/2). Kejagung pun akan melayangkan surat panggilan kedua kepada anak buah Surya Paloh itu untuk yang kedua kalinya.
"Beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 4 Februari 2023," ungkap Ketut. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate beralasan menemani Presiden Jokowi dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Hmm, OTT di Bengkulu Diduga Terkait dengan Pungutan buat Pilkada
- Pilwalkot Semarang 2024: Restu & Doa Jokowi untuk Yoyok-Joss
- KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024