Jok-Pro
Oleh Dhimam Abror Djuraid
Pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum. Kendati demikian, pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama yang menjadi bagian dari tradisi demokrasi yang sehat.
Pada masa-masa awal kemerdekaan Amerika Serikat di abad-18 tidak ada pembatasan masa kepresidenan. Para founding fathers Amerika, seperti, George Washington, Thomas Jefferson, dan kawan-kawan bisa saja menjadi presiden lebih dari dua periode, atau malah seumur hidup. Mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat untuk melakukannya.
Negara Amerika masih muda dan membutuhkan kepemimpinan yang stabil. Para pendiri bangsa itu telah menunjukkan kepemimpinan yang kukuh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan paling mendasar.
Mereka terjun ke arena peperangan dan kemudian berhasil menyatukan bangsa. Dengan legitimasi seperti itu seorang presiden seperti Washington sangat mudah untuk meminta jabatan lebih dari dua periode.
Namun, Washington tidak melakukannya. Dia seorang pemimpin visioner yang mampu melihat jauh sampai berartus-ratus tahun ke depan.
Oleh karena itu, meskipun tidak ada undang-undang yang melarang, Washington hanya mau menjadi presiden dua periode.
Pada masa genting selama Perang Dunia Kedua, Franklin Delano Rosevelt mengubah tradisi itu dan berhasil menjadi presiden selama empat periode. Rosevelt meninggal beberapa bulan setelah menjalani periode keempat.
Sepeninggalan Rosevelt pada 1947, Kongres Amerika melakukan amendemen ke-22 atas konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode dan setiap periode berlangsung selama empat tahun.
Empat indikator kematian demokrasi sudah ada di depan mata kita. Gerakan Jokowi-Prabowo akan menjadi paku untuk peti mati demokrasi Indonesia.
- Sampit Bantul
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP