Jokowi Akan Mendapat Keuntungan Jika Menunjuk Habib Rizieq Sebagai Wantimpres

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menilai Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab pantas menjabat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi), setelah pulang ke Indonesia pada 10 November 2020.
Jokowi, kata Satyo, akan mendapatkan banyak keuntungan ketika menunjuk Rizieq Shihab sebagai Wantimpres.
Misalnya, suasana politik menjadi lebih tenang dan berujung pada fokus pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
"Jika skenario berjalan, itu positif buat pemerintah, sehingga bisa fokus perbaikan ekonomi dan menjalankan peluang dalam pergeseran politik kawasan Asia-Pacific," ujar Satyo dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Jumat (6/11).
Selain itu, kata Satyo, menempatkan Rizieq Shihab sebagai Wantimpres bakal meminimalisir penggalangan politik identitas oleh oknum tertentu, menuju Pilpres 2024.
Kemudian, penggunaan isu komunisme untuk menyerang Jokowi akan meluntur ketika Rizieq Shihab menjabat Wantimpres.
Isu komunisme, kata Satyo, acap kali dijadikan amunisi gerakan kanan menyerang kredibilitas Jokowi.
"Bila HRS (Habib Rizieq Shihab) berada dalam pemerintahan Jokowi, dengan sendirinya isu komunisme rontok atau paling tidak mengecil resonansinya," beber dia.
Jika Habib Rizieq Shihab menjadi Wantimpres Jokowi, itu positif buat jalannya roda pemerintahan.
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk