Jokowi Akhirnya Bicara soal Kemelut Natuna
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan pernyataan soal Natuna, menyusul masuknya kapal-kapal ikan yang dikawal penjaga laut Tiongkok ke perairan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau itu.
Masalah ini disinggung oleh Presiden ketujuh RI itu dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1).
"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ucap Jokowi.
Kepala Negara memberikan sejumlah arahan dalam sidang kabinet tersebut. Selain menyinggung masalah Natuna, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara.
"Kepada seluruh kementerian lembaga agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat, terutama berkaitan dengan anggaran-anggaran modal, belanja-belanja modal. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi" ucap Presiden.
Dia juga meminta pimpinan kementerian dan lembaga mengingatkan kepada jajaran masing-masing untuk segera menyelesaikan tugas masing-masing.
Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta itu bicara soal banjir yang terjadi di sejumlah daerah, dia meminta seluruh kementerian terkait turun ke bawah. Baik Kemenkes, Kemensos maupun BUMN.
"Berkaitan dengan bantuan mungkin juga di Kementerian BUMN yang bisa menggerakkan BUMN walau saya lihat semua sudah bergerak tapi perlu saya ingatkan lagi," sambung Jokowi. (fat/jpnn)
Presiden Jokowi menyinggung soal Natuna dalam sidang kabinet dengan agenda penetapan RPJMN 2020-2024.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi