Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah di Bangka Belitung
jpnn.com, PANGKAL PINANG - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan 2.081 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (14/3), di GOR Sahabudin, Kabupaten Bangka Tengah.
Sejumlah 2.081 sertifikat yang diserahkan ini diperuntukkan bagi warga di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Secara simbolis, Presiden menyerahkan langsung sertifikat kepada 12 orang perwakilan penerima.
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat penerbitan sertifikat ini karena masih banyaknya lahan yang belum disertifikasi di seluruh tanah air.
Untuk itu, pada 2016 dirinya memerintahkan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menambah jumlah sertifikat yang dikeluarkan setiap tahunnya. Hasilnya, pada 2017 dari target 5 juta sertifikat, BPN mampu melampauinya dengan membagikan 5,4 juta lembar sertifikat.
Target itu pun terus meningkat setiap tahun. Apalagi dia masih menerima keluhan soal banyaknya sengketa lahan. Baik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah.
"Karena apa? Masyarakat enggak pegang sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada para penerima agar menjaga sertifikatnya dengan baik. Serta bersikap bijak dan hati-hati jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.
"Mau dipakai untuk jaminan ke bank silakan. Tetapi tolong dihitung, tolong dikalkulasi bisa nyicil enggak per bulannya. Kalau enggak, enggak usah. Nanti sertifikatnya malah hilang. Tapi kalau dihitung bisa, pinjam ke bank silakan," tambah mantan wali kota Solo itu.(fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan 2.081 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi