Jokowi Bakal Kerepotan Bentuk Pemerintahan

jpnn.com - JAKARTA- Pekan ini Jokowi-JK akan mengumumkan para menterinya. Disinyalir, tokoh politik dan profesional yang akan duduk di kementerian ini diduga kuat masih ada unsur transaksional.

Menurut Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, lanjut Emrus, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan dari publik. Kabinet hanya digodok oleh kelompok tertentu.

"Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar Emrus dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9).

Akan berbeda, lanjut Emrus, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat, dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya.

Indikasi kedua, ujar Emrus, menangnya Koalisi Merah Putih dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat kubu Jokowi-JK mau tidak mau harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih agar pemerintahannya tidak digerogoti. "Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (KMP) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah," lanjut Emrus. 

Dari narasumber lainnya, peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih punya hambatan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Trisakti Bung Karno.

Meskipun selama ini Jokowi dinilai sebagai sosok antitesa dari Presiden SBY, namun kata Karyono, setelah muncul adanya Rumah Transisi dan pengumuman komposisi kabinet dengan porsi 18 profesional dan 16 dari partai politik yang tidak melibatkan secara terbuka publik, maka mantan Walikota Solo itu tidak lagi bisa diharapkan dapat membangun kabinet yang pro rakyat. “Ada tiga hal yang menjadi dilema dan paradoks bagi Jokowi dalam melaksanakan ajaran Trisakti. Pertama, adanya kepentingan kelompok atau interest group di lingkaran Rumah Transisi,” ujarnya.

Karyono mengatakan para pemilik kepentingan akan selalu mendekati penguasa yakni Jokowi. Bahkan, seandainya Prabowo yang terpilih sebagai presiden, kepentingan kapital juga mendekat.