Jokowi Bakal Kerepotan Bentuk Pemerintahan

Dilema kedua, yakni adanya realitas politik. Realitas politik saat ini mengedepankan kekuasaan dan transaksional. Sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk menjalankan Trisakti. "Parpol yang mendukung Jokowi-JK tentu tidak mau diberikan cek kosong, tentu ada negosiasi dan transaksi," ujarnya.

Dilema ketiga, paradoks konstitusi, yakni banyak peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Otomatis peraturan itu bertentangan dengan spirit Trisakti. "Trisakti harus menjadi prinsip negara-negara merdeka di seluruh dunia. Karena kalau ada satu yang hilang maka negara merdeka tidak bisa disebut merdeka," imbuhnya. 

Oleh sebab itu, ada beberapa opsi yang harus dipilih Jokowi untuk memudahkan melaksanakan Trisakti. Pertama, mau tidak mau Jokowi harus melakukan kompromi politik dengan parpol di KMP. Namun, kompromi itu mengandung konsekuensi yakni adanya transaksi. Jika tidak kompromi, imbuhnya, kekuatan Jokowi-JK di DPR sangat lemah yakni kurang dari 50 persen.

Kedua, Jokowi bisa melakukan kompromi politik dengan syarat semua menteri dan pejabat negara harus mau dan bisa menjalankan konsep Trisakti. Ketiga, Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan kompromi dengan kekuatan lawan politik di DPR.

Dengan kondisi demikian, lanjut Karyono, rakyat harus kembali mengingatkan Jokowi agar memenuhi janjinya melaksanakan ajaran Trisakti. "Rakyat Indonesia harus mengingatkan kembali pada Jokowi untuk memenuhi janjinya yang ingin melaksanakan ajaran Trisakti tadi," jelasnya. (dil)