Jokowi Bentuk Tim buat Bongkar Mafia Asap, Tak Peduli Ada Pensiunan Jenderal
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran lahan dan hutan (karlahut) serta darurat asap yang berulangkali terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Mantan Wali Kota Solo itu mempertanyakan aktor intelektual atas peristiwa-peristiwa tersebut. ''Masalahnya, setiap tahun berulang, terus menerus. Ini yang beliau pertanyakan, kenapa dibiarkan berlangsung?'' kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).
Teten mengatakan, Jokowi, sapaan Joko Widodo menginginkan ada tindakan tegas bagi pelaku pembakar hutan. Bilamana melibatkan perusahaan, maka izin usahanya harus dicabut. Pihak perusahaan itu juga harus diseret ke meja hukum.
Jokowi, kata Teten, tidak hanya menginginkan ada tindakan pemadaman, tapi lebih mengedepankan pencegahan. Sehingga jika ada lahan terbakar, maka pihak terkait yang menguasai lahan itu harus bertanggungjawab secara hukum.
''Motivasi pembakaran sengaja ini kan macam-macam. Padahal kalau untuk mengurangi biaya land clearing, mereka dapat anggaran Rp 19 juta per hektare,'' ungkap Teten.
Teten pun mengatakan saat ini Jokowi sudah membentuk sebuah tim yang terintegrasi, untuk mengusut pihak-pihak yang bermain dalam persoalan karlahut dan asap.
''Bila ada lahan terbakar dan dibiarkan oleh aparat dan pemda di daerah tidak bergerak, ini harus dicurigai memang ada persekongkolan. Harus segera dihentikan,'' tegas Teten.
Untuk menghadapi bencana yang kembali terjadi saat ini, kata Teten, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya termasuk alat pemadam modern. Terutama ke daerah yang mengalami dampak paling parah, termasuk Riau.
JAKARTA - Kebakaran lahan dan hutan (karlahut) serta darurat asap yang berulangkali terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air mendapat perhatian serius
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?