Jokowi Beri Waktu 5 Bulan Audit Alutsista Pertahanan TNI

jpnn.com - JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), melakukan terobosan perubahan mendasar dan strategis pada alutsista militer. Tugas itu dikhususkan untuk KKIP yang dipimpin Ketua Harian Menhan Ryamizard Ryacudu dan Wakil Ketua Harian Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan tugas pertama yang harus dilakukan  KKIP adalah strategi untuk sepuluh tahun ke depan. Yang kedua bagaimana mencapainya, dan yang ketiga adalah tentunya perhitungan dana yang dibutuhkan.

“Untuk itu, Presiden memberikan penegasan apabila alutsista atau produk-produk pertahanan yang bisa diadakan, diproduksi di dalam negeri seperti di Pindad, PT DI, PT LEN, PT INTI, PT PAL, PT Bahana dan seterusnya, maka diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri,” tegas Pramono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).

Selain itu, KKIP diminta untuk membuat roadmap atau perencanaan yang lebih jelas untuk produk-produk  pertahanan dalam negeri untuk jangka panjang. Sehingga bisa diputuskan jangkauan pasarnya nanti.

Menurut Pramono, saat ini banyak produk alutsista Indonesia yang dipasarkan ke  Timur Tengah, Arab, Thailand, Filipina bahkan Malaysia dan beberapa negara lainnya di Uni Eropa.

Pramono menambahkan, Presiden  juga meminta dalam waktu tiga sampai lima bulan dilakukan audit terhadap industri-industri strategis pertahanan. Itu perlu dilakukan agar  pemerintah mengetahui produk mana yang tidak layak digunakan lagi dan yang bisa diperbaharui.

“Pembelian alutsista atau alat-alat strategis pertahanan harus bersifat bottom up dari bawah usulan sampai ke atas. Tidak kemudian alat itu dibeli ternyata tidak bisa digunakan secara optimal maksimal di lapangan sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (flo/jpnn)