Jokowi Bertemu SBY Lagi, Ini Penilaian Hasto
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memberi respons positif atas pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jumat (27/10). Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pertemuan itu justru membuka ruang untuk membangun dialog dan persahabatan antartokoh.
“Karena ini memang semangat gotong royong, membuka ruang dialog dan persahabatan dengan tokoh-tokoh mana pun baik yang kritis sekalipun,” ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).
Menurut Hasto, berdasarkan penjelasan Kementerian Sekretariat Negara, pertemuan itu sudah direncanakan cukup lama atau sekitar sebulan sebelumnya. Jokowi, kata politikus asal Yogyakarta itu, juga menggelar pertemuan dengan tokoh lainnya termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kemudian waktu dan tempat baru kemarin. Itu rutin dilakukan sebagaimana Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Jokowi sering berdialog dan bertemu di Istana Batu Tulis. Itu sama,” tegas Hasto.
Politikus kelahiran 7 Juli 1966 itu pun meyakini pertemuan antara Jokowi dengan SBY bukan untuk membicarakan reshuffle kabinet. “Karena kami tahu bagaimana model pengambilan keputusan dari Pak Jokowi,” katanya.
Yang jelas, kata Hasto menambahkan, Jokowi terus mengamati kinerja dari setiap anggota Kabinet Kerja. “Jadi Pak Jokowi bukan orang yang suka mengumbar rencana strategisnya kepada pihak-pihak lain,” tegasnya.(boy/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, merujuk pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara maka pertemuan Jokowi dengan SBY sudah dijadwalkan sejak lama.
Redaktur & Reporter : Boy
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab