Jokowi Bicara Keadilan Sosial di Tanwir Muhammadiyah
jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah program nyata pemerintahannya saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Jumat (24/2). Jokowi -panggilan akrabnya- mengatakan bahwa pemerintahannya terus melakukan berbagai upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai contoh, Jokowi menyebut kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya agar harga BBM di Jawa dengan Papua bisa sama.
Namun, kata mantan wali kota Surakarta itu, tugas pemerintah belum selesai. Sebab, masih banyak hal yang harus dilakukan demi mewujudkan keadilan sosial.
Sebagai contoh lain adalah harga semen yang di Jawa hanya Rp 70 ribu, namun di pedalaman Papua mencapai Rp 2,5 juta.
“Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu. Tapi insya Allah nanti harganya akan sama," ujar Jokowi di Tanwir Muhammadiyah bertema Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan itu.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan, katanya, pemerintah memiliki rencana yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Ada tiga hal penting dalam kebijakan itu.
"Pada tahapan awal kita akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu pertama di reforma agraria dan redistribusi aset. Yang kedua, di bidang akses keuangan dan permodalan. Dan yang ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM," ungkap dia.
Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak menjadikan rakyat memiliki sebidang tanah yang diakui oleh negara agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Harapannya para petani yang tidak memiliki lahan maupun para masyarakat adat bisa meningkatkan produktivitas mereka dari hasil pertanian.
Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah program nyata pemerintahannya saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Jumat (24/2). Jokowi -panggilan
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi