Jokowi Bicara Keadilan Sosial di Tanwir Muhammadiyah
Jokowi meyakini dengan cara intulah rasio kesenjangan bakal bisa diturunkan. Dalam catatannya, saat ini ada 12,7 juta hektare lahan yang bisa disistribusikan ke rakyat.
“Nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi," tutur presiden.
Namun, katanya, kebijakan itu bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Sebab, yang diambil pemerintah adalah lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan diberi legalitas status kepemilikan.
"Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," ucapnya.
Sedangkan untuk akses permodalan, pemerintahan Jokowi juga sudah menyiapkan jurus tersendiri. Yakni memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sedangkan di sektor pengembangan sumber daya manusia, Jokowi memilih berfokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu didasari fakta bahwa angkatan kerja didominasi oleh lulusan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.
"Oleh sebab itu saya menugaskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dari Muhammadiyah, Prof. Muhadjir, untuk betul-betul fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasional," tambahnya.(fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah program nyata pemerintahannya saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Jumat (24/2). Jokowi -panggilan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi