Jokowi Bilang Promosikan Nomor Bukan Kampanye

jpnn.com - JAKARTA - Joko Widodo membantah aksi spontanitasnya mengajak memilih nomor dua setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum, Minggu (1/6), termasuk kampanye.
"Itukan mempromosikan nomor saja," kelit Jokowi saat dikonfirmasi wartawan usai acara Silaturahmi Nasional Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemenangan Jokowi - JK, di Jakarta, Selasa (3/6).
Ia berdalih, kalau kampanye itu adalah menyampaikan visi misi. Dia pun mengajak semua pihak membuka Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres).
"Lihat saja UU mengenai pilpres, apa itu yang namanya kampanye, menyampaikan visi dan misi," katanya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum berencana memanggil calon presiden yang diusung PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI.
Jokowi mengaku, kemungkinan yang akan datang memenuhi panggilan Bawaslu bukanlah dirinya. Malah, dia menyebut, nantinya yang akan hadir itu adalah tim kampanye, bukan dirinya. "Mungkin tim (yang hadir). Kalau saya, enggak," ketusnya.
Seperti diketahui, setelah mengambil nomor urut di KPU, Minggu (1/6), Jokowi dengan tegas menyampaikan ajakan untuk memilih nomor urut dua. Nomor urut itu tak lain adalah miliknya bersama cawapres Jusuf Kalla.
Bawaslu sudah mengingatkan agar peserta Pilpres tidak berkampanye pascapenetapan pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres, Sabtu 31 Mei sampai 3 Juni mendatang.(boy/jpnn)
JAKARTA - Joko Widodo membantah aksi spontanitasnya mengajak memilih nomor dua setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum, Minggu (1/6),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD