Jokowi Bisa Kalah di Pilpres 2019 jika Ada Kondisi seperti Ini
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen yang sudah ditetapkan dalam UU Pemilu secara psikologis membuat Joko Widodo semakin percaya diri untuk bertarung di Pilpres 2019 mendatang.
Pasalnya, presidential threshold tersebut akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh baru yang potensial kut berkontestasi dalam Pilpres 2019 mendatang.
“Apalagi secara resmi Partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019,” ujar Ujang di Jakarta, Senin (24/7).
Karena itu menurut Ujang, wajar jika partai-partai nonkoalisi pemerintah khawatir dengan PT tersebut. Bahkan ada yang berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai penggugat kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka,” ucapnya.
Meski demikian, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini menegaskan, politik itu sifatnya sangat dinamis. Artinya, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Misalnya terkait peluang Jokowi, meski cukup besar kembali menang pada pilpres mendatang, tapi jika tidak diimbangi dengan kinerja yang baik, kemungkinan kalah terbuka lebar.
"Saya kira memang ada hal-hal yang menjadi kunci. Misalnya kinerja, jika terlihat tidak baik dan terjadi guncangan ekonomi, maka incumbent bisa kalah juga," pungkas Ujang.(gir/jpnn)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen yang sudah ditetapkan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi