Jokowi Blak-blakan soal Tukang Sulap Anggaran di Pusat dan Daerah, Pakai Kata Enggak Benar, Absurd

Jokowi menyebutkan ada kabupaten yang menganggarkan pengembangan UMKM hingga Rp 2,5 miliar. Namun, Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas.

"Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih mutar-mutar saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret. Langsung sajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya, kalau pengembangan UMKM, kan, mestinya itu. Untuk pameran, jelas," papar dia.

Jokowi pun meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah daerah, pusat, BUMN dan kementerian/lembaga untuk mengorientasikan penggunaan anggaran kepada hasil. Penggunaan anggaran, kata dia, harus diperuntukkan ke hal-hal yang konkret.

"Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 persennya yang untuk konkret dan sisanya untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang enggak pusat, enggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," pungkas Jokowi.(mcr8/jpnn)