Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Digunakan Beli Pulsa
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para keluarga penerima manfaat (KPM) tidak membelanjakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk membeli pulsa.
Presiden Jokowi menitipkan pesan itu supaya diteruskan oleh para petugas penyalur kepada para KPM, sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma.
"Tolong disampaikan kepada penerima bahwa BLT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan menteri sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako, tetapi jangan dipakai untuk beli pulsa," kata Jokowi.
Presiden menyampaikan itu di sela-sela meninjau langsung penyaluran BLT minyak goreng dan bantuan pangan nontunai (BPNT) sembako di Gedung Pos, Pasar Baru, Jakarta, sebagaimana dalam siaran kanal resmi Sekretariat Presiden di YouTube, Senin (25/4).
Salah satu warga yang menerima langsung bantuan sosial tersebut di Gedung Pos, Siti Maimunah, mengaku sangat terbantu dengan apa yang didapatkannya dari pemerintah.
"Kebetulan saya menjual nasi goreng, Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam keadaan seperti ini. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menerima bantuan ini," kata Maimunah yang terdata sebagai pedagang penerima bantuan sosial tersebut.
Presiden Jokowi dalam kesempatan itu juga melakukan pemantauan secara daring penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako yang dilakukan di enam titik lain di seluruh Indonesia.
Petugas dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, melaporkan bahwa di wilayahnya realisasi penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako telah mencapai 99,35 persen dan hanya menyisakan 61 KPM lagi.
Presiden Jokowi mengingatkan para KPM agar BTL minyak goreng tidak digunakan untuk membeli pulsa.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi