Jokowi Buka Rakernas Apkasi dengan Kesedihan
jpnn.com, TANGERANG - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan kesedihannya terkait masih banyaknya kepala daerah ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7).
Awalnya Jokowi menyampaikan telah bertemu sejumlah bupati di Istana Bogor pada Kamis (5/7) kemarin. Dia mengucapkan terima kasih karena banyak masukan dari kepala daerah yang harus ditindaklanjutinya. Apalagi mereka menyampaikannya secara blakblakan.
"Namun yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak ketua (Apkasi), Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya saya sampaikan hati-hati. Jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi," ucap Jokowi.
Peringatan itu disampaikan kepala negara karena dia tidak menginginkan para pemimpin di daerah bersentuhan dengan yang namanya korupsi dan sejenisnya. Bila gubernur, bupati maupun wali kota menghindati perilaku tersebut, maka tidak ada yang pelru ditakuti.
"Kalau ndak bersentuhan enggak perlu yang namanya takut, gak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita (kepala daerah kena OTT KPK)," kata mantan wali kota Surakarta itu.
Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam laporannya sebelum presiden memberikan sambutan, memang sempat bicara terkait banyaknya kepala daerah terjerat masalah hukum. Bahkan, dia merasa mulai kehilangan rasa bangga sebagai bupati.
"Setelah sekian lama jadi bupati saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar, tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum. Ini angka yang fantastis," ucap Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Jokowi kembali mengingatkan kepada daerah untuk tidak main-main dengan korupsi suap gratifikasi.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi