Jokowi Bukan Capres Boneka

Jokowi Bukan Capres Boneka
MANTAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi. INDOPOS/JPNN.com

Ini saya yang paling tidak setuju menggunakan konflik agama. Seandainya Jokowi betul-betul Kristen, tapi penggunaan hujatan itu tidak betul. Itu menunjukkan cara itu akan dipakai dalam kepemimpinan jika dia berkuasa, sehingga berbahaya, karena sudah dimulai sejak melakukan kampanye. Itu embrio yang berbahaya untuk NKRI, bukan soal tuduhan Kristen atau tidak, tapi dalam konteks bernegara itu rawan.

Pernah punya pengalaman pribadi dengan kedua figur ini, Jokowi maupun JK?

Saya dengan Jokowi kenalnya biasa-biasa saja, dua kali ketemu di Solo ketika dia masih wali kota karena saya mengatasi konflik agama yang ada di sana. Kesan saya dia orangnya lugu-lugu saja. Artinya tidak punya pikiran ruwet, berbelit-belit, ndak ada itu.

Kalau dengan Pak JK saya kenal dari dulu, lebih 10 tahun lalu dan saya tahu ibadahnya, itegritasnya visioner, dan kompetensinya terhadap negara.

Kalau Pak Prabowo dia dua kali ke rumah saya. Saya mengetahui sebagian kepribadiannya, saya mengerti keluarganya karena keluarganya kan orang besar. Orang besar kan gampang dikenal. Jokowi kan harus ditelusuri siapa dia. Jadi semua dilakukan setelah tabbayun, klarifikasi.

Mengenai isu SARA yang digunakan menyerang lawan politik di era demokrasi sekarang, apakah itu tanda kemunduran demokrasi?

Bukan kemunduran, tapi belum bisa berdemokrasi. Jadi sebaiknya setiap agama menunjukkan kebaikan amalnya kepada Indonesia. Tidak harus menjelekkan yang lain. Kalau memang seorang beragama Islam, ingin Islamnya dihargai ya berbuatlah yang Islami. Jangan di dalam suaranya Islam, tapi perilakunya tidak seluhur Islam itu. Ini yang membuat masalah.

Harus kita buktikan Islam lebih baik dari yang lain, dibuktikan dalam perilaku kita sendiri tidak dengan cara-cara membuat black campaign. Itu merendahkan keluhuran Islam itu sendiri.(fat/jpnn)

MANTAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menunjukkan keberpihakannya secara nyata dalam pemilu presiden (pilpres)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News