Jokowi Buktikan Keseriusan Atasi Kesenjangan di Dunia Usaha
PSI menilai, cara Presiden mengatasi kesenjangan antara pelaku usaha, imkro, kecil, menengah, dan besar sudah tepat dengan menaikkan kapasitas usaha (capacity building) UMKM.
Bukan dengan memangkas dan mempersulit yang sudah besar. “Semua skala usaha sama-sama naik baik kecil, sedang, dan besar. Bukan dengan menurunkan salah satunya dengan menaikan yang lain. Sebab UMKM juga sangat tergantung kepada kepada usaha-usaha yang lebih besar diatasnya,” ucap dia.
Sementara itu, peringkat kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EoDB) mengalami perbaikan.
Menurut survei Bank Dunia 2018, Indonesia berada di peringkat 72 dari sebelumnya.
Indonesia mengalami kenaikan 19 peringkat, setelah Bank Dunia mempertimbangkan berbagai indikator pencapaian di sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi.
Posisi Indonesia unggul atas negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125).
Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke-78.
World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator.
PSI menyatakan Presiden Joko Widodo melalui sistem telah berupaya atasi kesenjangan melalui kebijakan PPh 0,5 persen bagi UMKM.
- PINTAR dan Prakerja Gelar Workshop Digital Marketing untuk UMKM: Dorong Transformasi Digital
- PNM & MES Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal untuk Nasabah
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Momen Libur Nataru 2025, Indibiz Beri Kejutan untuk Pelanggan
- Menko Airlangga Ungkap Program Belanja Murah Akhir Tahun Cetak Transaksi Rp 71,5 Triliun
- PSI: Publikasi OCCRP soal Jokowi Adalah Suara Barisan Sakit Hati