Jokowi Butuh 1.000 Triliun per Tahun

JAKARTA - Pantas saja pemerintahan baru begitu ngebet menaikkan harga BBM. Ternyata, dalam itung-itungan tim transisi, Presiden terpilih Joko Widodo diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 265 triliun per enam bulan atau sekitar Rp 1.000 triliun per tahun guna mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dana jumbo itu bisa didapat jika Jokowi-JK memiliki ruang fiskal memadai di APBN 2015.
      
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, partai-partai pendukung Jokowi-JK akan memperjuangkan ruang fiskal tersebut dalam pembahasan RAPBN 2015 di DPR yang akan dimulai dua pekan mendatang. Sebagian program sudah dialokasikan anggarannya, sebagian lain masih harus dicarikan sumber mata anggarannya.

"Misalnya, Kartu Indonesia Pintar kan sudah ada dasarnya, BOS (bantuan operasional siswa). Kartu Indonesia Sehat juga dasarnya ada di pemerintah, yakni BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tinggal ditambahin berapa agar janji Pak Jokowi terealisasi," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/8).
   
Untuk menambah ruang fiskal, Jokowi mengusulkan Presiden SBY menaikkan harga BBM. Karena usul itu ditolak SBY, kubu Jokowi akan mengupayakan pengurangan subsidi minyak tersebut dalam pembahasan APBN 2015 di DPR. Menurut perhitungan tim transisi, setiap kenaikan Rp 3.000 per liter mampu mengurangi subsidi BBM hingga Rp 100 triliun, atau sepertiga besaran subsidi BBM yang mencapai Rp 291 triliun.
      
Andi mengaku datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan lima opsi arsitektur kabinet Jokowi-JK. Kelima opsi tersebut dihasilkan tim kelompok kerja arsitektur kabinet yang melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. "Kami serahkan kepada Pak Jokowi, entah akan ada arahan lanjutan atau sudah cukup," terangnya.
      
Andi menolak menjelaskan secara detil kelima opsi kementerian yang diusulkan ke Jokowi. Menurut dia, opsi-opsi yang diserahkan hanya berisi jumlah kementerian, yakni tetap 34 kementerian, 24 kementerian, dan 20 kementerian. Tim juga merekomendasikan sejumlah kementerian yang kinerjanya dapat lebih efektif bila dilebur.
       
Tim transisi juga merekomendasikan pembentukan tiga kementerian baru, yakni Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Maritim, dan Kementerian Kedaulatan Pangan. Selain ketiganya, tim transisi juga merekomendasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang menggabungkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta penguatan Kantor Kepresidenan. "Tinggal pak Jokowi yang memutuskan mau memakai yang mana," jelas dia.
      
Jokowi yang ditemui setelahnya mengakui menerima Andi Widjajanto di kantornya, namun menolak memberi keterangan tentang opsi-opsi arsitektur kabinet. "Kangen saja dia (Andi Widjajanto) sama saya, pengen ketemu," kelakarnya. (fai/kim)