Jokowi dan Ma'ruf Belum Menyumbang Dana Kampanye

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin belum memberikan masukan dana kampanye ke Tim Kampanye Nasional (TKN), hingga Selasa (2/1). Hal tersebut terungkap saat TKN menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Secara resmi belum. Tetapi, saya kira nanti. Karena masa benar-benar kampanye aktif di Januari 2019," kata Bendahara TKN Wahyu Sakti Trenggono saat menyerahkan LPSDK ke Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.
Laporan dana kampanye yang diserahkan tersebut digabung dengan laporan tahap pertama yang berjumlah Rp 11,9 miliar. Lalu laporan kedua LPSDK periode 23 September sampai 1 Januari 2019 adalah Rp 44,8 miliar. Dengan begitu, total LPSDK sebesar 55,9 miliar.
Wahyu memerinci dana kampanye yang masuk berasal dari bunga bank sebesar Rp 32 juta, parpol dalam bentuk barang dan jasa Rp 2,1 miliar, perorangan Rp 121 juta, kelompok Rp 37,9 miliar, badan usaha Rp 3,9 miliar.
Sementara, bunga bank sebesar Rp 32 juta memang dinyatakan milik pasangan calon. "Lebih pada dana terpendam di rekening awal yang dapatkan bunga yang oleh akuntan dinyatakan milik paslon, dianggap pendapatan untuk paslon," tutur Wahyu.
Wahyu menerangkan, seluruh penerimaan dan sumbangan yang diterima TKN sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur soal batasan bagi penyumbang baik kategori perorangan, kelompok maupun badan usaha. (tan/jpnn)
Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin belum memberikan masukan dana kampanye ke Tim Kampanye Nasional (TKN), hingga Selasa (2/1)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Heboh Isu Ijazah Palsu, Jokowi Bukan Satu-satunya Sasaran Tembak
- Utus Jokowi ke Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Pesan Khusus
- 5 Berita Terpopuler: Berita Bikin Panik Honorer, Ribuan CPNS 2024 Jadi Mengundurkan Diri, Waduh
- 5 Berita Terpopuler: Jangan Sepelekan Peringatan Ahli Hukum, Semua ASN Wajib Tahu, karena Sangat Mudah Memberhentikan PPPK
- Prabowo Utus Jokowi hingga Natalius Pigai Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat