Jokowi dan Menteri Yasonna Harus Bicara, Jangan Sampai PDIP Disangka Merestui Moeldoko Kudeta Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin menilai Presiden Joko Widodo perlu angkat bicara terkait kisruh yang berasal dari Partai Demokrat.
Paling tidak menanggapi tudingan yang menyebut merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama sejumlah kader PD, berencana mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat.
Menurut Said, pernyataan presiden perlu disampaikan secara terbuka, karena permasalahan yang disampaikan elite PD telah menjadi konsumsi publik.
"Nama-nama yang disebut itu, khususnya presiden, wajib memberikan pernyataan, menyampaikan sikap secara terbuka. Karena ini telah menjadi konsumsi publik," ujar Said kepada JPNN.com, Rabu (3/2).
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini kemudian merunut permasalahan yang mengemuka terkait tudingan elite PD.
Pertama, karena Moeldoko masih berperan sebagai pejabat pemerintah.
Artinya, jika benar tudingan elite PD, maka secara etika tidak pantas pejabat pemerintah menjalin komunikasi politik bertujuan merebut kepemimpinan sebuah partai politik.
"Permasalahan kedua, kubu AHY juga menyebut seolah-olah sejumlah petinggi di negara ini memberi dukungan untuk mengkudeta kepemimpinan AHY," ucapnya.
Presiden Joko Widodo dinilai perlu menjawab tudingan elite Partai Demokrat yang menyebut Meoldoko mendapat restu untuk mengudeta AHY.
- Agust Jovan Latuconsina Layak Jadi Wasekjen Demokrat: Energik dan Bertalenta
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Jadi Kepala Komunikasi Partai Demokrat, Herzaky: Ini Amanah Luar Biasa
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat
- AHY Dinilai Tepat Menunjuk Rezka Oktoberia Jadi Wasekjen Demokrat