Jokowi dan Myanmar

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Jokowi dan Myanmar
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan kerja sama ASEAN.

Indonesia menegaskan kembali posisinya untuk tidak mengizinkan perwakilan politik dari Myanmar untuk mengikuti KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Ini merupakan sikap yang keras dari Indonesia terhadap Myanmar.

Dalam beberapa waktu terakhir, pertempuran mematikan antara militer dan kelompok-kelompok sipil bersenjata yang terorganisir di Myanmar makin meningkat.

Banyak anak muda melawan militer dan mempertaruhkan nyawa mereka sejak junta militer merebut kekuasaan satu tahun yang lalu.

Kekerasan yang makin intens dan meluas, serangan oposisi yang terkoordinasi, membuat situasi di Myanmar meningkat dari pemberontakan menjadi perang saudara.

Kekerasan telah menyebar ke seantero negeri. Pertempuran yang terjadi makin terorganisasi dan telah mencapai pusat-pusat kota, padahal sebelumnya tidak pernah terlihat perlawanan bersenjata terhadap militer.

Seruan Presiden Jokowi tidak akan banyak gunanya kalau tidak disertai tindakan yang lebih konkret, misalnya mengucilkan Myanmar dari komunitas ASEAN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News