Jokowi dan Pesan Regulasi Motor Listrik di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Berganti moda transportasi di setiap kunjungan kerja sebenarnya hal biasa, namun akan jadi menarik jika dilakukan Presiden Joko Widodo ditambah tunggangannya juga tak biasa.
Setelah menaiki motor kustom jenis chopper saat bertandang ke Sukabumi, Jokowi kembali menjadi perhatian ketika menaiki motor jenis skuter bertenaga listrik di Agats, Kabupaten Asmat, Papua.
Apalagi sambil membonceng Ibu Negara Iriana, hujan yang mengguyur membasahi pemandangan romantis orang nomor satu di tanah air itu saat menuju Aula Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat yang berjarak 2,8 kilometer.
Lepas dari itu, hal menarik lainnya dalah motor listrik digunakan Jokowi bukan kendaraan khusus yang disediakan karena kedatangan presiden, tapi memang masyarakat Asmat sudah sangat familier dengan motor listrik, bahkan hampir tidak ada motor dengan jenis konvensional (mesin bakar).
Dengan demikian, kesadaran masyarakat Asmat terhadap lingkungan bersih dan menyediakan udara bersih bagi generasi selanjutnya jelas jauh lebih baik dari masyarakat Ibu Kota.
Kesadaran tersebut tentu juga perlu didukung kebijakan pemerintah yang kuat. Alih-alih ingin memasyarakatkan kendaraan listrik di Indonesia, merampungkan regulasinya saja masih jauh panggang dari api.
Tercatat, rencana besar kendaraan listrik di Indonesia sudah didengungkan sejak 2012, bahkan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta periode Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjanjikan bakal rampung dalam dua tahun, sekaligus rencana melahirkan kendaraan listrik lokal.
Namun apa hasilnya, hingga Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto di kabinet Jokowi menjanjikan awal tahun ini (Maret-April) bisa merampungkan draf low carbon emission vehicle (LCEV) ternyata masih saja tersangkut dalam 'catatan langit'.
Kesadaran masyarakat Asmat, Papua, untuk menggunakan motor listrik setiap harinya patut dicontoh dalam implementasi kebijakan lebih luas.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi