Jokowi Datang, Warga Rote Senang, Sertifikat Tanah di Tangan
jpnn.com, ROTE NDAO - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1).
Kedatangan sang presiden pun disambut masyarakat Rote dengan senang hati yang hadir untuk membagikan secara langsung 700 sertifikat tanah.
Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan rangkaian agenda Presiden yang beken disapa Jokowi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1).
Pemerintah menargetkan, total sebanyak 6.729 sertifikat sesegera mungkin bisa diterima warga Rote.
Jokowi pun berharap melalui program sertifikasi tanah rakyat ini, ke depan tidak terjadi lagi sengketa lahan di tengah masyarakat. Karena setiap turun ke daerah, Kepala Negara kerap menerima laporan tentang sengketa agraria.
"Setiap saya ke daerah-daerah yang masuk ke telinga saya selalu soal sengketa tanah. Karena dari 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat, baru 46 juta yang diberikan," ucap Presiden di halaman kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain.
Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan. Sertifikat itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
Seperti biasanya, setelah sertifikat itu diterima masyarakat, mantan wali kota Solo ini mengingatkan kepada penerimanya untuk berpikir matang sebelum mengagunkan dokumen tersebut guna mendapatkan tambahan modal usaha.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1).
- Ahli Hukum Sebut Gugatan Tanah di Daan Mogot Cacat Formal
- PN Lubuk Linggau Vonis Dua Orang Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah SHGU PT SKB
- Sebaiknya Menteri AHY Serius Mempertimbangkan Masalah di Bombana Ini
- BPN Kabupaten Bogor 1 Buka Suara Soal Warga Sulit Urus Sertifikat Tanah
- Sebut Urus Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor Sulit, Hengki: Saya Sudah Habis Hampir Rp 1 Miliar
- Resmikan Layanan Elektronik di Banten, Menteri AHY: Birokrasi Harus Semakin Responsif