Jokowi di Istana Bogor Lebih Boros, Ini Hitungan Kasarnya

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, lebih seringnya presiden menggunakan fasilitas Istana Bogor, mau tidak mau akan membebani anggaran.

Dia mengungkap, berdasar mata anggaran di APBN 2015, alokasi pengelolaan Istana Bogor saat ini hanya sebesar Rp 26,8 miliar.
    
"Anggaran sebesar itu tentu bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat kerja kenegaraan yang rutin," tutur Uchok dalam keterangannya di Jakarta, kemarin (22/2).

Karena itu, lanjut dia, kalau presiden tetap melanjutkan keinginannya lebih sering melaksanakan aktivitasnya di Bogor, alokasi anggaran tersebut otomatis akan lebih cepat habis.
    
Padahal, di sisi lain, anggaran pengelolaan anggaran di Istana Kepresidenan Jakarta, sebesar Rp 70,9 miliar, juga akan tetap jalan pada saat bersamaan. "Kalau alokasi anggaran dipakai, baik  yang ada pada istana kepresidenan Bogor dan Jakarta, ini namanya double anggaran," sorotnya.
    
Lebih lanjut, dia menyarankan agar presiden tetap berkonsentrasi untuk melaksanakan aktivitas kepresidenan pada satu titik saja. Misalnya, tetap berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta, selama ini. Maka, alokasi anggaran di Istana Bogor otomatis tidak akan terpakai. "Dan, itu juga otomatis menghemat keuangan negara," imbuhnya.
    
Berkaitan dengan masalah penghematan, Uchok juga membeber, tentang potensi pemborosan anggaran pada setiap kementerian. Salah satunya, berkaitan dengan pembiayaan konsumsi BBM kendaraan menteri.
    
Jika diasumsikan, jarak Jakarta-Bogor 70 Km, dan seorang menteri menggunakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon, konsumsi BBM pulang pergi mencapai sekitar 24 liter.

Dengan harga pertamax Rp 8.800 per liter, kalau seluruh menteri ikut serta melakukan rapat kabinet paripurna di Bogor, total biayanya bisa mencapai Rp 7.180.800 sekali rapat.          
    
Selain itu, karena dilaksanakan di Bogor atau di luar Jakarta, para menteri akan mendapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. Untuk wilayah Jawa Barat, total tambahan yang diberikan negara untuk 34 menteri mencapai sebesar Rp 23.120.000.

Ketika ditambah dengan pengeluaran untuk BBM, total pembiayaan mencapai sekitar Rp 30.300.800 untuk sekali rapat.
    
Jika kemudian diasumsikan Presiden Jokowi melakukan sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, setidaknya sekali dalam seminggu, besaran pembiayaan satu bulan mencapai sekitar Rp 121.203.200.  "Kalau rapatnya tetap di Jakarta, biaya-biaya seperti ini kan tidak perlu sampai keluar," tandasnya.    
    
Berkaca pada aktivitas seminggu terakhir, dari empat hari efektif kerja, tiga hari diantaranya sempat dilaksanakan di Istana Bogor. Yaitu, pada 16, 17, dan 20 Februari. Khusus pada 16 Februari, presiden bahkan seharian penuh berada di sana.

Ketika itu, Jokowi yang untuk pertama kalinya bermalam di Istana Bogor tersebut melakukan pertemuan dengan seluruh menteri Kabinet Kerja.
    
Menanggapi sorotan dari sisi efisiensi anggaran tersebut, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan kalau belum bisa menanggapinya. Dia beralasan, belum mengetahui hitung-hitungan pastinya. "Sekali lagi, itu ada di setpres (sekretarariat kepresidenan, Red)," kata Andi.
    
Meski demikian, dia menyatakan, kalau istana bersama walikota Bogor masih sedang terus melakukan sejumlah evaluasi dan penyiapan opsi-opsi, kalau nanti benar presiden akan banyak beraktivitas di Istana Bogor.

"Intinya, presiden meminta kegiatan beliau di Bogor tidak mengganggu aktivitas masyarakat Bogor, termasuk lalu lintasnya," tandas Andi. (dyn)