Jokowi Didesak Copot Kadis Perhubungan

Dianggap Lindungi Mafia Proyek Pengadaan Kapal

Jokowi Didesak Copot Kadis Perhubungan
Aksi Kamerad yang mendesak Gubernur Jokowi mencopot Kadis Perhubungan di Jakarta, Kamis (10/1). Foto: Getty Images
Haris juga akan membawa kasus ini ke penegak hukum. “Kami juga meminta kepada kejaksaan, KPK dan BPK untuk mengudit dan memeriksa 3 proyek besar senilai hampir 60 miliar rupiah, karena terindikasi ada kerugian Negara,” tegasnya.

 

Tidak hanya Udar, Haris juga mendesak agar Kepala UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub DKI Jakarta, Drajad Adhiyaksa untuk diperiksa karena diduga terlibat dalam korupsi di Dinas Perhubungan. “Jika ini dibiarkan warga pulau akan semakin terpinggrikan, karena ulah mafia-mafia seperti Drajad,” tandasnya.

Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Pulau Seribu, Selamet kepada wartawan, Jumat (28/12) mengungkapkan  ada lima proyek yang tidak rampung dari batas waktu yang sudah ditentukan. Salah satunya Jembatan Cinta di Pulau Tidung, Dermaga  di Pulau Untung Jawa dan beberapa proyek lainnya seperti puskesmas, dan pengerukan.

“Selesai tidak selesai, tanggal 25 Desember itu semua pembangunan di Pulau harus di stop. Tidak ada lagi pengerjaan dalam bentuk apapaun. Untuk melanjutkan harus ada lelang kembali,” kata Slamet.

 

JAKARTA -  Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) melakukan aksi di depan Gedung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News