Jokowi Didesak Copot Kadis Perhubungan
Dianggap Lindungi Mafia Proyek Pengadaan Kapal
Kamis, 10 Januari 2013 – 19:04 WIB
Haris juga akan membawa kasus ini ke penegak hukum. “Kami juga meminta kepada kejaksaan, KPK dan BPK untuk mengudit dan memeriksa 3 proyek besar senilai hampir 60 miliar rupiah, karena terindikasi ada kerugian Negara,” tegasnya.
Tidak hanya Udar, Haris juga mendesak agar Kepala UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub DKI Jakarta, Drajad Adhiyaksa untuk diperiksa karena diduga terlibat dalam korupsi di Dinas Perhubungan. “Jika ini dibiarkan warga pulau akan semakin terpinggrikan, karena ulah mafia-mafia seperti Drajad,” tandasnya.
Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Pulau Seribu, Selamet kepada wartawan, Jumat (28/12) mengungkapkan ada lima proyek yang tidak rampung dari batas waktu yang sudah ditentukan. Salah satunya Jembatan Cinta di Pulau Tidung, Dermaga di Pulau Untung Jawa dan beberapa proyek lainnya seperti puskesmas, dan pengerukan.
“Selesai tidak selesai, tanggal 25 Desember itu semua pembangunan di Pulau harus di stop. Tidak ada lagi pengerjaan dalam bentuk apapaun. Untuk melanjutkan harus ada lelang kembali,” kata Slamet.
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) melakukan aksi di depan Gedung
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS