Jokowi Digugat ke PTUN, Hasto PDIP Menyindir soal Nepotisme
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan nepotisme.
"Kalau nepotisme bukan dugaan lagi, tetapi sudah terjadi," kata dia menjawab pertanyaan awak media, Senin (15/1).
Hasto kemudian kembali ditanya awak media soal kemungkinan PDIP bakal memberikan bantuan hukum kepada Jokowi yang digugat ke PTUN.
"Ya, kami memisahkan, ya, antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Toh, Hasto memandang gugatan TPDI ke PTUN menjadi cara publik mengkritik pemerintah melalui instrumen hukum.
"Jadi, ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi," kata dia.
Sebelumnya, TPDI dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara menggugat Jokowi dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/1) kemarin.
TPDI dan Perekat menggugat Jokowi karena dianggap melakukan nepotisme membangun politik dinasti yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
TPDI dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara menggugat Jokowi dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Harun Masiku ke Luar Negeri 6 Januari, Besoknya Balik Lagi
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold