Jokowi Diingatkan, Menunjuk Kapolri bukan Untuk Dirinya Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan pejabat negara dianggap awur-awuran.

Karena itu, langkah meregulasikan pelibatan KPK dan PPATK dalam memilih pejabat negara menjadi urgen. Mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya seenaknya melibatkan atau tidak dua lembaga tersebut.

Sesuai data Jawa Pos, untuk pemilihan calon menteri, KPK dan PPATK dilibatkan guna memfilter pembantu presiden itu. Namun, begitu pemilihan jaksa agung dan Kapolri, Jokowi yang pernah berjanji mendukung pemberantasan korupsi tidak melibatkan dua lembaga ujung tombak pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut.

Pengamat kepolisian Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar menuturkan, prosedur yang tidak sama dalam pemilihan pejabat negara itu menjadi polemik.

”(Untuk pemilihan, Red) menteri melibatkan KPK dan PPATK, tapi Kapolri tidak. Itu namanya ketidakstabilan prosedur alias seenaknya,” cetus dia.

Dengan dibuatnya regulasi soal pelibatan KPK dan PPATK, akan ada kesamaan prosedur. Sehingga tidak ada lagi kesan kebijakan seenaknya saja. Perlu diingat, Presiden Jokowi itu memilihkan Kapolri untuk rakyat.

”Bukan untuk dirinya sendiri. Karena itu, Jokowi juga harus menyerap aspirasi masyarakat ini,” tegas Bambang.

Tanpa melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri, bisa diduga sebenarnya presiden khawatir Budi Gunawan sebagai calon tunggal mendapat catatan merah dan harus tersingkir dari bursa pemilihan Kapolri. ”Tentu presiden harus menjelaskan mengapa tidak melibatkan KPK dan PPATK,” ucap Bambang.