Jokowi Diingatkan, Menunjuk Kapolri bukan Untuk Dirinya Sendiri
Yang juga penting, bila pemilihan Kapolri dengan calon tunggal itu merupakan hak prerogatif presiden, sebenarnya hak prerogatif itu memerlukan sejumlah persyaratan untuk bisa ditempuh.
Di antaranya, negara berada dalam keadaan darurat atau kepolisian dalam kondisi yang membahayakan. ”Kalau tidak ada kondisi darurat ini, presiden jangan sekali-kali menggunakan hak prerogatif,” tuturnya.
Maka, dapat disimpulkan, sebenarnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ternyata masih ada. Bahkan tetap mengakar dalam pemerintahan baru yang seumur jagung itu. ”Jokowi memberikan kesan kuat melakukan nepotisme. Teman, kerabat, dan saudara, semua dijadikan pejabat. Budi ini mantan ajudan Megawati (ketua umum PDIP, Red),” paparnya. (aph/bay/dim/idr/dyn/c9/end)
JAKARTA - Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan pejabat negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertama di Dunia, Indonesia Resmikan Pertamina MotoGP Experience Gallery
- Keluarga PMI yang Tewas di Suriah Menduga Korban Dianiaya Majikan
- Biskuat Beri Kesempatan Anak Indonesia Berlatih di Manchester United Soccer School
- Ratusan Hewan Peliharaan di Bogor Diberi Vaksin Rabies Gratis
- Kongres AWP 2024 Jadi Momentum Fisioterapis Lokal Mendunia
- Angka Kelas Menengah Terjun Payung, Kang Cucun Inisiasi Penyuluhan OJK