Jokowi Diminta Berani Sikat Mafia Migas

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berharap pemerintahan baru mampu menyelesaikan masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara cerdas guna menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM yang pasti menambah berat beban rakyat.

"RAPBN 2105 memang sepi dari stimulus, apalagi terobosan. Karena itu, pemerintah baru harus berani mengambil kebijakan terobosan. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal hilir seperti soal upah buruh, subsidi listrik dan BBM. Hulunya yang harus dibenahi," kata Rizal Ramli, di Jakarta, Jumat (22/8).

Tentang subsidi BBM misalnya. Rizal Ramli melihat ada sejumlah solusi lain yang lebih cerdas ketimbang cuma menaikkan harga. Langkah itu antara lain, memberantas mafia migas yang telah merugikan negara minimal US$1 miliar tiap tahun.

Kedua, segera bangun tiga kilang baru masing-masing berkapasitas 200.000 barel. "Cara ini bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen," tegasnya.

Ketiga lanjut dia, tingkatkan efisiensi produksi BBM dengan cara menekan cost recovery yang saat ini mencapai US$32 miliar/tahun.  Menurut Rizal, tidak masuk akal lifting turun 40 persen tapi cost recovery justru naik hingga 200 persen. Dengan menekan 20 persen cost recovery saja, berarti terjadi penghematan US$6,4 miliar/tahun atau setara dengan sekitar Rp72 triliun.

"Keempat, perbaiki iklim usaha di sektor migas, khususnya di bidang eksplorasi. Sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi. Tapi sejauh ini relatif tidak ada kegiatan eksplorasi baru. Hal ini disebabkan belum apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak. Seharusnya, pajak baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. Tidak heran, bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia," ujarnya.

Kelima, benahi birokrasi. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BP Migas harus dibubarkan. Karena itu harus dibentuk badan baru yang transparan, efisien, dan bersih dari KKN. Keenam, dorong diversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan. Antara lain gas, angin, hidro, geothermal dan matahari, sarannya.

"Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat. Ditambah menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp230 triliun. Kerjakan dulu pekerjaan rumah pemerintah, dong. Pemerintah jangan mau gampangnya saja. Setiap ada masalah di APBN, langsung menaikkan harganya. Cara-cara seperti itu hanya mengorbankan rakyat," pungkas Rizal Ramli.(fas/jpnn)