Jokowi Diminta Bersihkan Kabinetnya dari Menteri Terindikasi Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan masa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (KOMPAK) menyatakan kekecewaannya terhadap Kabinet Kerja. Kekecewaan itu didasarkan pada pilihan Presiden Joko Widodo yang mengangkat menterinya namun tidak memperhatikan rekam jejaknya yang terindikasi korupsi.

Kekecewaan itu dituangkan dalam bentuk aksi demonstrasi, Kamis (6/8). KOMPAK mendatangi 4 kantor Kementerian yang diduga dipimpin menteri yang digaris merah KPK. KOMPAK yang merupakan relawan Jokowi-JK ini meminta agar 4 menteri yaitu Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan dan Menteri Pariwisata, Arif Yahya agar segera mundur dari jabatannya.

Koordiantor Presedium Kompak, Haris Pertama menilai ke empat menteri tersebut cacat secara hukum. Terutama Rini  dan Arif Yahya. “Ini sangat membahaykan BUMN-BUMN kita. Jangan sampai Rini menjual aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya, sebaiknya Rini mundur atau Jokowi mengganti dengan figur yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” kata Haris.

Haris menyebutkan Rini akan tersandera oleh sejumlah kasus korupsi yang melibatkan namanya. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam penyelidikan KPK.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi.

“Penunjukan Rini oleh Presiden Jokowi dinilai terlalu dipaksakan, meski dikabarkan Rini adalah salah satu dari delapan calon menteri yang mendapat ‘rapor merah’, namun Rini Soemarno tetap ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN),” katanya.

Peran Rini di kasus BLBI, terlihat dari surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SKL atau release and discharge adalah sebuah pemberian jaminan tidak menindak hukum debitor melalui instruksi presiden. Saat kasus ini muncul, Rini menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli 4 unit pesawat Sukhoi dan 2 unit helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik.