Jokowi Diminta Cabut Lagi PP soal Ormas WNA
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing pada 2 Desember lalu, menuai polemik.
PP itu sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu 6 Desember.
Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan bahwa ormas hadir untuk mencerminkan dan melindungi sifat dan kultur daerah yang tetap berideologi Pancasila dan UUD 1945.
Jadi menurut Dailami, pemerintah jangan angap enteng dengan PP 58/2016 tersebut, karena bisa saja ormas-ormas dari luar adalah bagian dari cara mengukur kekuatan, ketahanan dan kelemahan dari Indonesia dari dalam langsung.
"Badan NKRI bisa makin terlihat jelas dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam," kata Dailami, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (16/12).
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut PP tersebut. "Ini demi keutuhan NKRI," pungkas Dailami. (rus/rmol/jpnn)
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pria Asal Bandung Kena Tipu Bisnis Jual Beli Handphone, Rugi Rp 30 Miliar
- Natal 2024 GBI HMJ: Hidup dalam Kasih Kristus
- Gunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada Lontaran Batu Pijar
- Keberadaan Satgas Nataru Diyakini Turut Menekan Angka Kecelakaan
- Wamenhub Suntana Pantau Kelancaran Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak
- TNI AD Mengerahkan 58 Ribu Prajurit Bantu Polri Mengamankan Nataru