Jokowi Diminta Evaluasi Kerja Sama dengan Tiongkok
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap etnis Uighur di Tiongkok.
Masika ICMI mengeluarkan pernyataan sikap berdasarkan laporan Amnesty Internasional yang menyebut, sekitar satu juta penduduk muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya setelah dimasukkan ke "kamp reedukasi".
"Masika ICMI mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap umat muslim di Uighur," ujar Ketua Umum Masika ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah di Jakarta, Jumat (21/12).
Masika ICMI juga mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif terkait masalah kemanusiaan yang dialami muslim Uighur.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo agar mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif, baik melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau institusi lainnya, untuk menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM," ucap Ferry.
Selain itu, Masika ICMI juga mendorong pemerintah mengevaluasi kerja sama strategis dengan Tiongkok, hingga muslim Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM.
"Masika ICMI mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia memberikan penjelasan resmi perihal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang, agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia," pungkas Ferry.(gir/jpnn)
Masika ICMI mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap etnis Uighur di Tiongkok
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi