Jokowi Diminta Jangan Mau Didikte KPK

jpnn.com - JAKARTA - Penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1), mengejutkan banyak pihak.

Ini karena penetapan tersebut sehari setelah nama Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR.

Tudingan KPK dianggap bermain politik pun mencuat. KPK disebut juga tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum.

Pengajar sekaligus pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino menilai dinamika tersebut harus disikapi tegas oleh lembaga kepresidenan. Maksudnya, kata dia, biarlah fit and proper test DPR yang kemudian menentukan layak atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Selain itu, presiden harus menegakkan asas praduga tak bersalah kepada siapapun termasuk Budi Gunawan, sebab sangkaan KPK belum sampai dakwaan ataupun dakwaan tetap," kata Leo, Rabu (14/1).

Leo mengatakan, presiden bisa mengambil dua langkah. Pertama, menunggu keputusan DPR terkait dengan usulannya, atau kedua, mendiskusikan hal ini dengan KPK dan PPATK.

Hal ini, menurut dia, perlu untuk mengekalkan harapan rakyat atas Presiden Jokowi yang hendak menegakkan hukum serta membangun pemerintahannya secara non-transaksional. "Dan sikap inilah yang dinantikan oleh rakyat atas kepemimpinan Jokowi saat ini," ujarnya.

Di samping itu, DPR pun harus memainkan peran sentral juga. Mereka perlu meninjau kembali jejak rekam Komjen Budi Gunawan, kalau perlu melakukan audiensi dengan KPK dan PPATK untuk membuktikan kebenaran data yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.