Jokowi Diminta Jangan Mau Didikte KPK

Setelah mendapatkan informasi dan keterangan lengkap, barulah DPR mengambil sikap. Menurut Leo, mekanisme 'checks and balances' inilah yang hendak dibangun di Indonesia.

"Tujuannya agar lembaga kepresidenan tidak memiliki 'kekuasaan tidak terkontrol' seperti masa Orde Baru. Karena itulah, DPR harus bersikap netral dan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan agar polemik ini tidak berlarut-larut," tandasya.

Langkah-langkah seperti itu menurut Leo penting. Sebab, meski KPK telah melakukan pelbagai cara, termasuk bekerjasama dengan PPATK, untuk mengetahui jejak rekam Pak Budi Gunawan. Namun, data yang mereka peroleh belum disandingkan dengan data internal Polri yang juga telah melakukan penyelidikan atas rekening jumbo Budi Gunawan, dimana menurut laporan internal Polri, tidak ada kejanggalan atas rekening Budi Gunawan.

"Seharusnya, data yang ada inilah yang kemudian dianalisis juga oleh KPK untuk menghindari dugaan miring beberapa pihak," pungkas Leo. (adk/jpnn)