Jokowi Diminta Jangan Mau Didikte KPK
Setelah mendapatkan informasi dan keterangan lengkap, barulah DPR mengambil sikap. Menurut Leo, mekanisme 'checks and balances' inilah yang hendak dibangun di Indonesia.
"Tujuannya agar lembaga kepresidenan tidak memiliki 'kekuasaan tidak terkontrol' seperti masa Orde Baru. Karena itulah, DPR harus bersikap netral dan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan agar polemik ini tidak berlarut-larut," tandasya.
Langkah-langkah seperti itu menurut Leo penting. Sebab, meski KPK telah melakukan pelbagai cara, termasuk bekerjasama dengan PPATK, untuk mengetahui jejak rekam Pak Budi Gunawan. Namun, data yang mereka peroleh belum disandingkan dengan data internal Polri yang juga telah melakukan penyelidikan atas rekening jumbo Budi Gunawan, dimana menurut laporan internal Polri, tidak ada kejanggalan atas rekening Budi Gunawan.
"Seharusnya, data yang ada inilah yang kemudian dianalisis juga oleh KPK untuk menghindari dugaan miring beberapa pihak," pungkas Leo. (adk/jpnn)
JAKARTA - Penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1), mengejutkan banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mintarsih Ungkap Banyak Perusahaan Didirikan Purnomo Prawiro Sudah Bangkrut
- Program MBG di Kota Bandung Baru 8 Persen
- TNI AL dan Masyarakat Bergotong Royong Bangun Tanggul Penahan Abrasi Pantai di Nunukan
- Hadiri Pemeriksaan, Hasto Ingatkan Soal Hak Praperadilan
- Lima Siswa di SMP 17 Bandung Ganti Nasi jadi Kentang di MBG
- PIS Gelar Program Edukasi Lingkungan Ocean LiteraSEA di Tanjung Sekong