Jokowi Diminta Lindungi Industri Tembakau Dalam Negeri
jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berpihak pada industri kretek nasional. Buktinya, pengenaan pajak ganda dan cukai yang tinggi terhadap industri tembakau yang menyasar industri kretek dianggap sangat memberatkan.
Padahal. tembakau saat ini menjadi basis industri kecil yang bisa membangun ekonomi di daerah-daerah.
"Ada kesalahpahaman dari pemerintah dan sebagian masyarakat dalam memandang tembakau, dalam hal ini industri kretek," ujar Neta S Pane, salah satu tokoh yang menggugat pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), saat berbincang dengan warwatan, Senin (1/6), terkait peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia kemarin.
Neta kembali mengingatkan, penerapan pajak ganda dalam UU PDRD terhadap industri tembakau, juga sangat tidak tepat. Pasalnya, tembakau itu bukan kategori barang mewah. Efek kebijakan itu tentu saja rakyat dirugikan karena harus membayar pajak dua kali.
Dampaknya, industri kretek di daerah sudah pasti akan makin tergerus. "Ini sangat mengherankan, tembakau selalu saja dimusuhi. Akhirnya rokok luar bebas masuk," tegas Neta.
Harusnya pemerintah Jokowi melindungi tembakau dan menjadikan kretek punya saing tinggi seperti Kuba yang memperlakukan cerutu secara istimewa. Atau Prancis memperlakukan bisnis minuman anggur.
"Jokowi harus memperhatikan hal ini. Pajak cukai jangan selalu dikejar ke tembakau. Kejar juga pertambangan, sektor kehutanan, minuman beralkohol yang terbukti banyak selundupan," tandas Neta.
Dihubungi terpisah, Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan menilai, kampanye bahaya perokok pasif yang didengungkan oleh Kemenkes sejatinya masih debatable alias masih mengandung perdebatan baik secara medis atau ilmu pengetahuan. Apalagi jika kemudian dampak bagi perokok pasif hingga menyebabkan kanker.
"Bahaya rokok atau tembakau bagi perokok pasif masih sangat debatable. Bahkan dalam buku 'Divine Kretek' dijelaskan bahwa penyebab kanker tak melulu karena paparan asap rokok. Jangan lupa, kampanye paling manjur untuk anti rokok memang bahaya bagi perokok pasif. Jangan lupa, ketidakbenaran kalau diulang-ulang akan dianggap jadi kebenaran, apalagi masyarakat sudah punya pikiran buruk terhadap rokok," tandas Zulvan. .
JPNN.com JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berpihak pada industri kretek nasional. Buktinya, pengenaan pajak ganda dan cukai yang
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru