Jokowi Diminta Mengevaluasi 3 Menterinya, Siapa Saja?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad menilai tiga menteri di Kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin perlu dievaluasi. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ada tiga menteri di jajaran Kabinet Jokowi, yang tiga bulan pertama ini kami nilai perlu dievaluasi," kata Kamrussamad di sela diskusi bertajuk Leadership Outlook 2020: Potret Kinerja Pemimpin Potensial yang diselenggarakan KAHMI Institute di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/12).
Menurut Penggagas KAHMI Institute ini, Menag Fachrul pada awal pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversial. Di antaranya melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar bagi ASN.
"Kedua adalah Mendagri yang menurut saya perlu menuntaskan banyak pekerjaan termasuk desa fiktif, evaluasi pilkada langsung yang dilontarkan, dan seterusnya," kata Kamrussamad.
Politikus Gerindra ini juga menyoroti masalah Jiwasraya. Menurut dia, kementerian yang terkait, seperti Menkeu Sri Mulyani dan jajaran setingkatnya perlu dievaluasi.
Meski demikian, Kamrussamad juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menggandeng kaum milineal di jajarannya. Seperti penunjukan tujuh staf khusus dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dari kalangan milineal.
"Mereka ini akan mengambil peranan di masa-masa yang akan datang," jelas Kamrussamad. (tan/jpnn)
5 Peristiwa Politik Terheboh:
Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad, menilai tiga menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin perlu dievaluasi. Siapa saja?
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto