Jokowi Diminta Perhatikan Kasus Sengketa Lahan

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Riano Oscha, meminta presiden terpilih Joko Widodo, memerhatikan konflik-konflik pertanahan yang tak kunjung dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konflik pertanahan jumlahnya sangat banyak dan dari ribuan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, mayoritas sangat merugikan petani.

Contohnya, kasus sengketa tanah antara warga Telukjambe Karawang, Jawa Barat dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land (APL).

Pada kasus yang terjadi, rakyat menjadi korban. Bahkan dengan dalih memiliki kekuatan hukum, eksekusi pengadilan sampai melibatkan hingga 7.000 personil Brimob.

“Padahal kasusnya masih dalam sengketa di pengadilan dan banyak warga sudah memiliki sertifikat hak milik. Karena itu dalam pertemuan dengan presiden terpilih Jokowi kemarin (Rabu,red), saya menyampaikan kita sudah mengirim surat kepada Kepala BPN Kanwil Jawa Barat dan Kepala BPN Pusat, supaya menghentikan proses sertifikasi HGB tanah di lokasi sengketa di Telukjambe itu,” katanya di Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Riano, dirinya bersama sejumlah perwakilan LRJ lainnya diterima Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam pertemuan, kepada presiden terpilih disampaikan juga kalau LRJ telah meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman, bersikap netral menghadapi persoalan sengketa tanah antara warga dengan PT SAMP.

“Kami juga meminta agar presiden terpilih Jokowi, benar-benar memperhatikan dan membela rakyat petani yang menjadi korban penzaliman oleh mafia properti seperti yang dilakukan terhadap rakyat di Telukjambe Karawang,” katanya.