Jokowi Diminta Prioritaskan Pembangunan Kehutanan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Terpilih Periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu rencana besarnya dalam mengurus bangsa dan negara ini lima tahun ke depan.

Pernyataan ini disampaikan pakar kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Mohammad Na'iem dalam acara diskusi publik "Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan", diselenggarakan Forum Rimbawan Muda (Forrimba) Indonesia, kawasan Senayan Jakarta, Kamis (4/9).

"Secara akademik, saya tidak meragukan kapasitas dan kapabilitas Jokowi di bidang kehutanan karena dia lulusan Jurusan Kehutanan UGM. Tugas kita sekarang adalah mendorong Jokowi untuk memasukan sektor kehutanan sebagai salah satu rencana besarnya dalam mengurus bangsa dan negara ini," kata Mohammad Na'iem.

Mengenai komitmen seorang Jokowi terhadap pembangunan ekonomi hijau lanjutnya, sudah diperlihatkan saat memimpin Kota Surakarta dan DKI Jakarta. Jokowi selalu memiliki tim profesional yang bekerja khusus untuk lingkungan yang ramah dan hijau.

"Saya yakin, contoh pembangunan ekonomi hijau di Solo dan di DKI Jakarta, akan diimplmentasikan Jokowi ke tingkat nasional dengan cara melibatkan para profesional. Harapan kita semua, Kementerian Kehutanan diurus oleh profesional juga agar arah pembangunan kehutanan bisa berkesinambungan dan terukur," sarannya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Tetap Komsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN, DR Riza Suarga, menyatakan reformasi tidak membawa manfaat pada sektor kehutanan. Bahkan menurut Riza, Kementerian Keuangan telah mencoret sektor kehutanan sebagai penyumbang pendapatan negara.

"Tidak ada keberpihakan era reformasi terhadap hutan. Jelek-jelek, orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto faktanya lebih berkomitmen terhadap hutan dengan cara membangun dua juta hektar tanaman di samping memelihara 120 juta hektar hutan Indonesia. Itu dibangun Pak Harto. Di era reformasi, tidak terjadi itu," tegas Riza.

Demikian juga halnya dengan klaim Kementerian Kehutanan yang menyebut masih ada sekitar 60 juta hutan produksi. Menurut Riza, klaim itu harus dibuktikan secara faktual. "Saya yakin jumlahnya tidak sebanyak itu lagi karena sudah dipakai untuk kepentingan pemekaran wilayah dan industri serta kawasan pemukiman baru," ujarnya.