Jokowi Diminta Realistis Susun Kabinet
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap mengakomodir kepentingan partai politik dalam kabinet. Jika tetap pada kabinet ahli (zaken kabinet), Jokowi dia nilai tidak realistis dalam konteks politik masa kini Indonesia.
"Presiden terpilih mestinya realistis juga dalam menyusun kabinet sesuai konteks politik masa kini," kata Burhanuddin Muhtadi, saat Seminar Kepakaran "Postur Kabinet 2014", diselenggarakan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informsi (P3DI) DPR, di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, (22/8).
Dia contohkan zaken kabinet di masa Orde Lama, yaitu Kabinet Wilopo dan Kabinet Juanda. Keduanya kata Burhan, merupakan kabinet yang diisi para profesional, namun tak berumur panjang.
"Sebaliknya, bila kabinet diisi kaum politisi, maka akan dipenuhi dengan target kepentingan partai politik. Presiden terpilih hendaknya tidak terperangkap oleh komitmennya untuk bentuk kabinet profesional," tegas dia.
Dalam acara yang sama, pakar politik Miftah Toha mengatakan selama ini kabinet Indonesia selalu gemuk. Bila di banding dengan postur kabinet di negara-negara lain, Indonesia selalu kegemukan karena menampung aspirasi tim koalisi.
"Di Jepang, kementerian hanya 18, Korea Sel 13, Amerika Serikat 15, dan Australia 28. Kabinet yang gemuk dengan mengakomodasi partai politik dikhawatirkan akan menyandera Jokowi sebagai presiden, sehingga tidak leluasa bergerak," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap mengakomodir
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal Kenaikan Gaji, Honorer Bisa Senang
- Cara Indonesia Re Membangun Budaya Integritas dan Akuntabel
- Wujudkan Ruang Ibadah yang Nyaman, NIPPON PAINT Percantik 51 Musala di Jateng
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Usut Kredit Fiktif Rp220 M, KPK Panggil Pihak BPR Bank Jepara Artha