Jokowi Diminta Segera Copot Menteri Berkinerja Buruk
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo meminta Presiden Joko Widodo agar segera melakukan konsolidasi politik menjelang pemilu 2019. Konsolidasi tersebut sangat perlu untuk mengantisipasi kebijakan di bidang politik yang cenderung lemah.
Benny juga meminta Jokowi segera mendisiplinkan partai-partai pendukungnya. Misalnya, partai pendukung pemerintah yang sering mbalelo dan tidak mendukung kebijakan pemerintah agar dikeluarkan dari koalisi.
“Saya menyarankan Presiden Jokowi agar segera melakukan perombakan kabinet. Setidaknya habis Presiden mantu dapat lekas dilakukan. Misalnya, menteri-menteri yang performa dan kinernya minim agar dicopot,” tandas Benny Sabdo kepada wartawan, Sabtu (21/10).
Menurut Benny, sejak awal kampanye pemilu 2014 Jokowi selalu mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi menteri kepada para pendukungnya. Untuk diketahui, janji tersebut langsung dilanggar segera setelah Jokowi dilantik oleh MPR menjadi Presiden. Semua partai pendukungnya mendapatkan jatah kursi menteri, bahkan partai yang dulu menjadi rivalnya pun dikasih kursi menteri seperti Golkar dan PAN.
Pada bagian lain, Benny Sabdo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena selama tiga tahun ini berkomitmen merawat kebangsaan. Misalnya, ancaman radikalisme direspons dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat.
“Tidak ada tempat lagi bagi pihak-pihak yang berusaha merongrong Pancasila di Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia,” tegas Benny Sabdo.(fri/jpnn)
Jokowi segera mendisiplinkan partai-partai pendukung khususnya yang sering mbalelo dan tidak mendukung kebijakan pemerintah
Redaktur & Reporter : Friederich
- Erick Thohir Masuk Daftar Menteri Terbaik Menurut Survei LPI
- KPK Sebut Mayoritas Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga Belum Lapor LHKPN
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT kepada Eks Menteri & Petinggi Negara
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi