Jokowi Diminta Tak Hanya Marah tapi...
jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta tegas menindak menteri yang bersitegang di hadapan publik. Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan, jika perseteruan tersebut dibiarkan di depan publik maka wibawa dan soliditas pemerintahan akan makin luntur.
“Ujungnya akan berimplikasi pada kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan,” kata Muradi kepada JPNN, Rabu (2/3).
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bersitegang karena perbedaan pandangan soal skema Blok Masela di Maluku. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo membenarkan bahwa Jokowi marah dengan dua menteri yang bersitegang di depan publik.
Muradi menilai kejengkelan dan kemarahan Presiden Jokowi atas prilaku menterinya yang bersitegang di depan publik menggambarkan bagaimana konsolidasi pemerintahan membutuhkan langkah gerak yang seirama. Kemarahan tersebut harus juga dipahami sebagai suatu teguran yang harusnya meredakan ketegangan dan mencairkan suasana pemerintahan.
Ia menambahkan, kemarahan Jokowi juga harusnya diikuti oleh pengenaan sanksi yang bersifat mengikat semua pembantu presiden. "Jangan membayangkan membangun visi politik yang strategis apabila ditingkat soliditas antar menteri saja tidak dapat dilakukan," katanya.
Selain teguran dan ancaman pencopotan dari posisi menteri dan struktur lainnya, juga ditekankan bahwa paradigmatik pemerintahan Jokowi-JK adalah pada kerja dalam mewujudkan Nawacita.
“Langkah ini penting dilakukan agar ada efek jera dari sejumlah menteri yang gemar bergunjing di sosial media dan publik," papar Muradi.
Menurut dia, langkah tersebut juga dimaksudkan agar para pembantu presiden yang merasa mendapatkan back up dari kekuatan maupun elit politik lainnya menyadari bahwa dengan begitu konsentrasi atas sejumlah agenda strategis kementerian dapat direaliasasikan dalam bentuk program konkret. "Serta menjauhkan diri dari pergunjingan dan perseteruan antar pembantu presiden,” jelasnya.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta tegas menindak menteri yang bersitegang di hadapan publik. Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan
- LSPR Institute Buka Program Studi Pendidikan Khusus di Momen Wisuda
- Penembakan Siswa SMK oleh Oknum Polisi Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan