Jokowi Diminta Tengahi Konflik Pelabuhan Cilamaya
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan membereskan beda pendapat mengenai pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat. Pasalnya pembangunan pelabuhan tersebut tak hanya menyangkut aspek perhubungan.
Pelabuhan itu juga menyangkut aspek lain. Di antaranya ialah energi, perikanan, pertanian, sampai masalah sosial. "Banyak sekali aspek yang dipertimbangkan. Tidak hanya bicara aspek pelabuhan yang di Kemenhub. Saya kira Menko Maritim, Menko Perekonomian atau Presiden sekali pun harus bicara," pinta Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat diskusi 'Pelabuhan Cilamaya untuk Siapa' di Jakarta, Selasa (10/3).
Marwan menambahkan, perlu ada koordinasi yang baik untuk melakukan kajian mengenai konsep yang tepat. Dia berharap, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tak menyenggol sektor lain dan merugikan.
"Kita tidak menolak pembangunan (pelabuhan). Yang kita tolak itu pembangunannya di Cilamaya. Itu perlu kita garisbawahi. Kalau mau bangun, buat kajian baru yang komprehensif agar tidak menyulitkan pihak lain," tegas Marwan. (chi/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan membereskan beda pendapat mengenai pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat. Pasalnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pembubaran Diskusi FTA, Setara Institute Singgung Akuntabilitas Kepolisian
- Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini di Jakarta, Cerah dan Berawan Tebal
- Pelaku Suap Seleksi PPPK di Madina Dituntut Hukuman 18 Bulan Penjara
- 7.777 Kader GP Ansor Banten Bakal Gelar Apel Kesaktian Pancasila
- Trend Asia: Sungai Kapuas Terancam Tercemar Gara-Gara Ini
- Kisah Bu Ani Menutupi Nama Sarwo Edhie Pascaperistiwa G30S/PKI