Jokowi Dinilai Gunakan Lembaga Negara untuk Memuluskan Jalan Anaknya

Jokowi Dinilai Gunakan Lembaga Negara untuk Memuluskan Jalan Anaknya
Diskusi yang diadakan di Kampus Unika Atma jaya menghadirkan Dr Anhar Gonggong, Prof Muradi dan Ibu Sumarsih dan dipandu oleh Klaudius Vieri, Minggu (21/1/2024). Foto: dok pribadi for JPNN

Sementara itu, Sumarsih, ibunda dari korban Tragedi Semanggi 1 Wawan, menyampaikan pendapat bahwa saat ini revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi gagal padahal Jokowi sempat menyatakan dia adalah anak kandung Reformasi tapi malah berkolusi dengan mengangkat anaknya sebagai capres.

Jokowi juga dulu mengangkat Jendral Wiranto yang terlibat pelanggaran HAM jadi Menkopolhukam.

Ibu Sumarsih menilai Keppres no 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) juga dipengaruhi oleh para pelaku pelanggaran HAM

“Wawan melambaikan bendera putih untuk menolong korban tapi malah ditembak. Bagi saya Wawan adalah pahlawan reformasi dan demokrasi," tandas Sumarsih.

Prof Muradi menyampaikan semua aparat yaitu TNI, Polri maupun intelijen haruslah profesional dan netral. Semua lembaga tersebut tergantung dari kepemimpinan presiden dan tidak boleh masuk politik praktis. Negara harus mengendalikan.

“Agar menjadi instrumen yang profesional, demokrasi harus dilepaskan dari intervensi TNI/Polri. Mereka harus berjarak dengan politik praktis. Bagaimana sekarang? Konsolidasi sipil tidak kuat. Kultur militer sejak jaman ABRI tidak berubah. Sekarang serasa berbalik lagi. Saya kecewa dengan teman-teman yang berpihak pada rezim otoriter," kata Muradi.

Ketua Umum Alumni Orange Apriyanto Tambunan menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bentuk keresahan akan munculnya tanda-tanda reformasi telah diperkosa rezim.

"Kami Alumni Orange Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau mereview ingatan kita generasi '80 dan '90 yang lahir dan hidup pada zaman Orde Baru. Harapan kami sebagai masyarakat sipil meminta agar aparat kepolisian dan TNI untuk tetap netral dalam masa pemilu ini," pungkas dia. (dil/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Anhar mengingatkan bahwa terjadinya reformasi karena lebih dari 30 tahun Indonesia adalah negara otoriter.


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News